PERATURAN

PERATURAN TERKAIT PERHUTANAN SOSIAL

  1. Permenhut No P.39 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan;
  2. PermenLHK No P.12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri;
  3. PermenLHK No P.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak;
  4. PermenLHK No P.84 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
  5. PermenLHK No P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial;
  6. Perdirjen PSKL No P.1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak;
  7. Perdirjen PSKL No P.3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;
  8. Perdirjen PSKL No P.4 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
  9. Perdirjen PSKL No P.6 Tahun 2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
  10. Perdirjen PSKL No P.9 Tahun 2016 tentang Perubahan Perdirjen PSKL No P.3;
  11. Perdirjen PSKL No P.14 Tahun 2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS);
  12. Perdirjen PSKL No P.15 Tahun 2016 tentang Pelayanan Online Perhutanan Sosial;
  13. PermenLHK No P.89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;
  14. Pergub Sumsel No 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial;
  15. PermenLHK No P.11 Tahun 2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat;
  16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.