QUO VADIS REDD+ KALTENG (Bagian 1)
Dari Bayang-Bayang Masa Lalu Menuju Janji Masa Depan
Azharuddin – Perhimpunan Teropong
Ada saat ketika sejarah memanggil satu bangsa, satu wilayah, untuk berdiri tegak di garis depan peradaban. Kalimantan Tengah — dengan hutan tropis yang membentang megah dan lahan gambut yang menyimpan karbon dalam senyap — pernah dipanggil dalam misi mulia: REDD+. Tahun 2010 adalah saatnya. Harapan melambung tinggi. Dunia menoleh, dana mengalir, dan jargon keberlanjutan berkumandang dari ruang-ruang seminar hingga ke akar pohon yang diselimuti kabut.
Namun seperti banyak cerita awal yang muluk, babak pertama REDD+ Kalteng ditulis dengan tinta kebingungan. Institusi belum siap, birokrasi gagap, masyarakat dikesampingkan, dan janji karbon berubah menjadi kabut yang tak bisa dipegang. Sementara di tempat lain — Jambi, misalnya — REDD+ tumbuh perlahan namun pasti, dengan pendekatan yurisdiksional, inklusi masyarakat, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Kalteng tertinggal, bukan karena takdir, tetapi karena sistem yang gagal menjawab tantangan zamannya.
Kini, waktu telah bergeser. Dunia berubah. Pasar karbon berkembang. Undang-undang sudah diteken. Dan peluang baru mengetuk pintu lagi. Kalimantan Tengah punya kesempatan kedua — untuk menebus masa lalu, menata ulang arah, dan menulis bab baru dalam buku yang belum selesai.
Tapi mari kita tak terbuai euforia. Jalan ke depan dipenuhi jebakan yang sama: proyek karbon yang berjalan sendiri tanpa keterkaitan ke sistem provinsi, data yang tak valid, masyarakat yang hanya jadi penonton, dan janji yang dikemas indah tapi nihil manfaat. Jika kita mengulangi pola lama, maka REDD+ hanya akan menjadi reruntuhan dari janji yang gagal ditepati. Kalteng tidak boleh jatuh ke lubang yang sama dua kali.
Apa yang harus dilakukan? Pertama, bangun sistem, bukan proyek. REDD+ hanya bisa sukses jika ia dibangun sebagai sistem yurisdiksional — dari provinsi, kabupaten, hingga ke desa. Kedua, pastikan masyarakat adat dan lokal bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pemilik masa depan. Ketiga, kuatkan kapasitas birokrasi. Kita tak bisa berharap banyak dari pejabat yang tidak dilatih menghadapi kompleksitas karbon global. Keempat, buat arsitektur pembagian manfaat yang adil, transparan, dan dapat diaudit. Tanpa itu, REDD+ hanyalah alat kekuasaan, bukan jalan keadilan ekologis.
Dan kelima — yang tak kalah penting — hadirkan keberanian moral. Keberanian untuk berkata “cukup sudah” pada praktik eksklusi, elitis, dan pendekatan jangka pendek. Kita butuh pemimpin di Kalimantan Tengah yang bukan hanya bisa membaca pasar karbon, tetapi juga membaca jiwa rakyat dan mendengar bisikan hutan yang kian tercekik.
Winston Churchill pernah berkata dalam masa tergelap Perang Dunia: “To each, there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered the chance to do something truly great. What a tragedy if that moment finds them unprepared or unqualified.” Hari ini, Kalimantan Tengah kembali ditapaki oleh sejarah. REDD+ adalah peluang, tetapi juga ujian.
Quo vadis REDD+ Kalteng? Ke mana engkau akan melangkah? Akan kah engkau berdiri di puncak kehormatan sebagai pionir tata kelola karbon yang adil? Atau sekali lagi, akan tenggelam dalam lumpur birokrasi dan retorika tanpa arah?
Jawabannya ada di tangan kita. Dan waktu, seperti karbon di atmosfer, terus bergerak — tak menunggu siapa pun.