QUO VADIS REDD+ KALTENG (Bagian 2)

Published by Yudha Agung on

Antara Keberanian, Sistem, dan Hubungan Sosial

Azharuddin – Perhimpunan Teropong

Dalam tiap kebijakan besar, musuh terbesar bukanlah kebodohan atau kemiskinan, melainkan mental yang kerdil. Dalam REDD+, musuh utama bukanlah karbon yang menguap, melainkan birokrasi yang enggan berubah, enggan bergerak, dan terlalu nyaman dengan kemapanan.

Terlalu lama kita melihat pejabat yang menunggu petunjuk teknis layaknya wahyu turun dari langit. Terlalu sering kita jumpai institusi yang sibuk menyusun laporan, tapi buta pada realitas desa. Inilah mental birokrasi yang harus ditinggalkan: birokrasi yang reaktif, defensif, dan alergi pada inovasi.

Jika Kalimantan Tengah ingin menjadi pelopor, maka ia harus meninggalkan birokrasi yang bekerja hanya saat ada proyek. Ia harus meninggalkan gaya kerja seremonial, dan menggantinya dengan semangat kewajiban historis. Kita tidak butuh birokrat yang mengatur masyarakat, kita butuh pelayan publik yang hadir bersama masyarakat.

Apa yang dibutuhkan? Pertama, mental yang proaktif. Seorang pejabat harus melihat potensi sebelum diarahkan, menyelesaikan masalah sebelum diminta, dan melapor bukan karena diminta, tetapi karena merasa bertanggung jawab. Mereka harus menjadi “public entrepreneur” yang berani mengambil risiko demi hasil.

Kedua, sistem kerja yang memutus rantai stagnasi. Bangun unit kerja REDD+ lintas dinas dengan kewenangan khusus. Buat sistem insentif bukan berdasarkan absensi, tetapi pada capaian nyata di lapangan. Gunakan digitalisasi bukan hanya untuk e-office, tapi untuk e-transparansi, e-partisipasi, dan e-integritas.

Ketiga, ubah cara berkomunikasi dengan masyarakat. Jangan berbicara dari podium, turunlah ke ladang, dengarlah keluhan yang tidak tertulis. Redefinisikan konsultasi publik bukan sebagai formalitas, tapi sebagai kontrak moral. Masyarakat bukan obyek, mereka adalah mitra. Mereka bukan ‘dilibatkan’, tapi ‘berhak memimpin’ proses yang menyangkut hidup mereka.

REDD+ hanya akan berhasil jika ada hubungan baru antara negara dan rakyat — hubungan yang dibangun di atas kepercayaan, bukan ketakutan. Di atas kesetaraan, bukan hierarki. Di atas dialog, bukan dikte. Untuk itu, birokrasi harus merendah untuk belajar, dan tegak untuk membela.

Winston Churchill tidak pernah menawar ketika ia berkata, ‘It is not enough that we do our best; sometimes we must do what is required.’ Maka hari ini, biarlah setiap pegawai negeri, setiap kepala dinas, dan setiap pemangku kewenangan di Kalimantan Tengah, bertanya pada dirinya sendiri: apakah saya hanya melakukan yang nyaman? Atau saya melakukan yang diperlukan, meskipun menyakitkan?

Biarlah yang nyaman ditinggalkan. Biarlah yang berani dimulai. Dan biarlah birokrasi Kalteng mencatat sejarah — bukan karena gaji mereka, tapi karena keberanian mereka mewakili masa depan.

Selanjutnya di Quo Vadis REDD+ Kalteng (Bagian 3)
Categories: ARTIKEL