QUO VADIS REDD+ KALTENG (Bagian 3)
Masyarakat Sipil dan Pertaruhan Masa Depan REDD+
Azharuddin – Perhimpunan Teropong
Ada kalanya dalam perjalanan sejarah, sebuah kebijakan besar berjalan gagah… tetapi sendiri. Ia membawa jargon, mengusung teknologi, berselimut strategi – namun sepi dari denyut rakyat. Inilah REDD+ yang sering kita lihat: kuat di atas kertas, lemah di akar rumput.
Kalimantan Tengah, dengan ambisi yurisdiksionalnya, sudah memulai babak baru. Pokja lintas dinas dibentuk, roadmap tengah disusun, dan jargon “karbon sebagai peluang masa depan” kembali berkumandang. Tapi kita mesti bertanya dengan jujur: di mana posisi masyarakat sipil dalam seluruh narasi ini?
Organisasi masyarakat sipil bukan sekadar pelengkap. Mereka adalah jantung sosial yang menjaga agar kebijakan tidak kehilangan arah etiknya. Mereka mengingatkan bahwa karbon bukan sekadar angka di dashboard digital — tapi konsekuensi nyata bagi tanah, air, hutan, dan kehidupan.
Lebih dari itu, CSO dan NGO sudah lama bekerja sebelum hiruk pikuk REDD+ hadir. Mereka telah bertahun-tahun mendampingi desa, menyusun peta partisipatif, memperkuat kelembagaan adat, mendukung konservasi berbasis komunitas, hingga menjalankan program restorasi gambut dan agroforestri. Proyek-proyek ini bukan cerita pinggiran — mereka adalah fondasi nyata dari REDD+ yang hidup dan berdarah.
Sangat disayangkan jika inisiatif-inisiatif tersebut tidak diakui dalam kerangka resmi REDD+ Kalimantan Tengah. Karena jika kita serius membangun sistem yang inklusif dan berkelanjutan, maka seluruh upaya — baik yang datang dari negara maupun masyarakat — harus dicatat, dihitung, dan diberdayakan. Tidak ada REDD+ yang valid jika sebagian besar aktor lokal dikecualikan dari panggung.
Pertama, REDD+ tidak akan berhasil jika masyarakat hanya diajak ikut sosialisasi, lalu diminta tanda tangan. REDD+ akan bertahan hanya jika masyarakat sipil diikutsertakan sebagai pengawas independen, produsen data lokal, pelaksana inisiatif lapangan, dan penyusun arah kebijakan. Transparansi tanpa partisipasi adalah kamuflase.
Kedua, peran CSO diperlukan sebagai pengimbang kekuasaan. Di tengah euforia proyek karbon, siapa yang akan berkata “cukup” ketika hak masyarakat adat digusur? Siapa yang akan membunyikan lonceng saat pengambilan keputusan didominasi oleh elite ibukota? Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tanpa pengawasan bukan kemajuan – itu bahaya.
Ketiga, CSO adalah penjaga memori kolektif. Mereka tahu jejak kelam program-program yang gagal karena eksklusi sosial. Mereka tahu konflik tenurial yang dipoles dengan istilah “kemitraan konservasi”. Mereka tahu bahwa karbon tidak pernah netral – ia bisa menyuburkan keadilan, atau mengaburkan ketimpangan, tergantung siapa yang memegang kendali.
Winston Churchill berkata dalam Perang Dunia, “Democracy means that when there’s a knock on the door at 3am, it’s probably the milkman.” Tanpa keterlibatan masyarakat sipil, kita membangun sistem yang tidak demokratis, tidak setara, dan pada akhirnya — tidak bertahan.
Keempat, pemerintah Kalimantan Tengah harus membuka jalan: bentuk forum masyarakat sipil untuk REDD+, beri ruang legal dalam proses konsultasi, alokasikan anggaran untuk penguatan kapasitas CSO lokal, dan jadikan mereka mitra resmi dalam sistem MRV dan benefit-sharing. Yang tidak kalah penting: integrasikan proyek-proyek masyarakat sipil sebagai bagian dari arsitektur REDD+ provinsi.
Kelima, donor dan lembaga internasional pun harus mengubah cara kerja mereka: jangan hanya menyalurkan dana ke kementerian dan konsultan asing. Berinvestasilah pada kapasitas lokal. Dukung lembaga adat, kelompok perempuan, dan organisasi pemuda agar mereka punya daya saing di arena karbon global.
REDD+ bukan sekadar proyek lingkungan. Ia adalah soal kuasa. Soal siapa yang menentukan masa depan. Dan jika masa depan hanya ditentukan oleh segelintir orang di balik meja — maka REDD+ sudah gagal bahkan sebelum dimulai.
Biarlah tulisan ini menjadi pengingat, bahwa masa depan Kalimantan Tengah tidak bisa dibangun tanpa masyarakat Kalimantan Tengah sendiri. CSO adalah cermin — bukan musuh. Mereka adalah suara — bukan gangguan. Dan di tengah dunia yang terus bergerak, REDD+ hanya akan punya legitimasi jika suara rakyat menjadi bagian dari simfoni, bukan sekadar gema yang dilupakan.
To ignore civil society is to silence the forest itself.