Safeguard, GEDSI, dan Harga Sebuah Martabat
Azharuddin – Perhimpunan Teropong
Jalan Terjal Membangun REDD+ Kalteng yang Adil dan Inklusif
Di bawah kanopi rimba Kalimantan Tengah, tersembunyi lebih dari sekadar karbon. Di sana tumbuh cerita tentang manusia dan martabatnya — tentang mereka yang menjaga hutan, bukan dengan alat berat dan kebijakan top-down, tapi dengan kearifan lokal, keyakinan budaya, dan sejarah panjang yang ditanam dalam tanah. Maka ketika dunia menggantungkan harapan pada REDD+, pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa ton CO₂ yang bisa dikurangkan, tetapi: apakah transformasi ini berpihak pada manusia? Apakah ia adil? Apakah ia inklusif?
Di sinilah safeguard dan GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) tampil sebagai benteng terakhir dari nurani. Bukan sekadar lampiran teknis dalam dokumen proyek, melainkan kompas moral yang menentukan apakah program ini akan menjadi pengakuan atas hak atau sekadar kelanjutan dari ketidakadilan dalam bungkus baru.
Safeguard tanpa GEDSI ibarat kapal layar tanpa kompas — mungkin terlihat bergerak, namun tersesat dalam arah. Tanpa analisis sosial yang jujur, tanpa pemahaman siapa yang terpinggirkan, REDD+ akan tergelincir menjadi proyek simbolik. Perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, masyarakat adat — semuanya berisiko hanya menjadi “peserta” dalam catatan kegiatan, bukan pengarah perubahan.
Membangun dari Akar Sosial, Bukan Hanya dari Target Emisi
Perjalanan sejati harus dimulai dari pemetaan sosial, dari pengenalan terhadap siapa yang tak pernah diundang berbicara, siapa yang hanya dianggap representatif karena memenuhi kuota, dan siapa yang tidak punya akses terhadap informasi dan keputusan. REDD+ tidak bisa dibangun dengan logika satu template untuk semua. Harus ada pendekatan yang kontekstual, organik, dan berbasis pada kenyataan sosial lokal.
Kita berbicara tentang strategi GEDSI bukan sebagai proyek tambahan, tapi sebagai tulang punggung dari keberlanjutan itu sendiri. Maka langkah-langkahnya bukan sekadar administratif:
- Analisis sosial dan gender: siapa yang punya suara? siapa yang diam karena struktur sosial membungkamnya?
- Desain strategi inklusif: dengan ruang partisipasi yang dirancang untuk dan oleh kelompok rentan.
- Integrasi dalam dokumen safeguard: GEDSI bukan berada di pinggir dokumen, tapi menjadi napas dari prinsip-prinsip partisipasi, keadilan, hak adat, hingga distribusi manfaat.
- Monitoring yang sensitif gender dan partisipatif, agar pelibatan bukan sekadar simbol, tapi berdampak nyata.
- Penguatan kapasitas lokal, agar masyarakat bukan hanya penerima, tapi pengarah transformasi.
Keadilan Bukan Beban, Tapi Syarat Kemajuan
Banyak yang mungkin bertanya, “Mengapa kita harus mempersulit diri dengan pendekatan GEDSI?” Jawabannya sederhana: karena tanpa keadilan, REDD+ tidak akan pernah berumur panjang. Tanpa kepercayaan dari mereka yang tinggal paling dekat dengan hutan, tidak akan ada perlindungan yang tulus, hanya kepatuhan sesaat.
Kita tidak boleh terjebak dalam euforia pengurangan emisi tanpa melihat siapa yang tertinggal dalam prosesnya. Sebab perubahan yang eksklusif hanyalah penindasan yang dikemas ulang. Dan dari sanalah konflik tumbuh, legitimasi sosial menghilang, dan REDD+ runtuh oleh beban yang ia abaikan sejak awal.
Tapi lihatlah sisi sebaliknya: jika GEDSI diarusutamakan sejak perencanaan, maka akan lahir REDD+ yang benar-benar berpihak — pada manusia dan alam. Kepercayaan akan tumbuh, partisipasi akan meningkat, dan yang lebih penting: akan ada rasa keadilan yang hidup dan dirasakan.
Dari Rimba untuk Dunia
Kalimantan Tengah punya kesempatan emas — bukan hanya untuk menanam pohon, tapi untuk menanam peradaban baru. Peradaban yang tahu bahwa menjaga bumi tidak bisa dilepaskan dari menjaga manusia. REDD+ bukan tentang karbon semata, melainkan tentang membangun masa depan di mana pohon dan martabat tumbuh bersisian.
Dan jika kita berhasil, maka sejarah akan mencatat: bahwa dari rimba Kalimantan Tengah, lahir bukan hanya oksigen bagi dunia, tapi juga nafas baru bagi keadilan sosial dan iklim.